Dhani Antara Spirit Baru.Penutupan dua lokalisasi besar di Kabupaten Tulungagung, yakni Ngujang
dan Kaliwungu kini menjadi percontohan nasional. Pasalnya, pemerintah
dalam melakukan penutupan dua lokalisasi itu mengedepankan pendekatan
pemberdayaan dengan mengembangkan potensi kreatifitas ekonomi,
dibandingkan hanya sekedar melakukan pembinaan.
Sub
Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kementerian
Sosial, Sonny W Wanalu, Kamis (19/7) mengatakan, di Indonesia baru
pertama ini penutupan lokalisasi dilakukan secara serempak satu daerah
dan program pemberdayaan ekonominya lebih diutamakan. Munculnya
prostitusi yang dilakukan oleh WTS salah satunya adalah karena aspek
ekonomi. “Jadi pendekatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh
pemerintah untuk menghentikan operasional sebuah lokalisasi,” katanya.
Menurutnya, apa yang dilakukan Pemprov Jatim dan Pemkab Tulungagung
akan menjadi rujukan dalam menutup lokalisasi disejumlah daerah pada
provinsi lain. Pemerintah sejak awal memang telah mengalokasikan
sejumlah anggaran untuk memberikan kegiatan pendampingan pada WTS yang
ingin insyaf dari pekerjaannya.
Salah satu wujud bantuan
yang diberikan pemerintah, yakni melalui pelatihan menjahit, usaha
salon kecantikan, bisnis kateriing serta sejumlah kreatifitas lain yang
diinginkan oleh calon peserta program.
Bupati
Tulungagung, Heru Tjahjono mengatakan, penutupan dua lokalisasi, Ngujang
dan Kaliwungu pemerintah membutuhkan biaya hingga Rp 14,3 miliar. Dana
tersebut selain dibutuhkan untuk kegiatan pendampingan atau modal usaha
WTS yang insyaf juga untuk memanfatkan bekas lokalisasi untuk kegiatan
usaha atau ekonomi rakyat. “Kami akan jadikan dua tempat lokalisasi itu
menjadi pasar dan lembaga pendidikan,” katanya.
Dari
total dana yang dibutuhkan, Kementrian Sosial dan Kementerian PU akan
mendukung pendanaan. Sebab selain lokalisasi, lingkungan penyangga akan
mendapatkan perhatian khusus. Selama ini seperti diketahui, lingkungan
penyangga di sekitar lokalisasi sangat tidak layak. Dalam rencana,
mereka juga akan menjadi sasaran program.
Lingkungan
penyangga akan menerima bantuan lewat program rumah tak layak huni dari
Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU. Mereka juga akan menerima penataan
lingkungan, seperti sistem sanitasi baru yang lebih sehat. Ke depan ada
perubahan pola pikir, tingkat kesehatan serta kegiatan ekonomi
lingkungan sekitar eks lokalisasi.
Bupati Heru mengaku
bersyukur, sebab rencana penutupan kedua lokalisasi ini berjalan dengan
damai. Jika berjalan sesuai rencana, penutupan dua lokalisasi di
Tulungagung ini akan jadi percontohan nasional.
Sebagaimana diketahui, total WTS yang mentas dari pekerjaannya sebanyak
351 orang mereka berasal dari lokalisasi Ngujang sebanyak 154 orang dan
Kaliwungu Ngunut 197 orang. Agar program ini berjalan berkelanjutan dan
menjaga kekhawatiran mereka yang bersedia dientaskan tidak kembali lagi
pada pekerjaannya, Dinas Sosial juga telah membentuk tim yang bertugas
melakukan pengawasan dan pembinaan sekaligus pendampingan.
Sebelumnya telah diberitakan, dari 274 orang penghuni lokalisasi Dupak
Bangunsari, sebanyak 121 orang sudah dipulangkan ke kampung halaman
masing-masing pada 2011 lalu. Sedangkan sisanya 153 WTS giliran
dipulangkan tahun ini.
Tahun 2011 di Jatim terdapat 7.127 WTS. Mereka
tersebar di 47 lokalisasi di 33 kabupaten/kota. Akhir 2011 terjadi
penurunan, karena tiga lokalisasi di Kabupaten Blitar ditutup. Selama
ini tiga lokalisasi itu dimanfaatkan 224 PSK. Pengurangan jumlah PSK
juga terjadi di lokalisasi Dupak Bangunsari, Tambak Asri, Dolly, dan
Jarak Surabaya dengan total l.396 PSK, sehingga sekarang tersisa 44
lokalisasi dengan 6.731 PSK(Rprt.Dhani Arza)..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar